bangsa Indonesia dalam bidang digital

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam bidang digital. Wapres meminta Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk digital global.

"Yang kudu aku garis bawahi, Indonesia tidak boleh hanya sebagai pasar yang besar berasal dari produk-produk teknologi digital global," ujar Wapres terhadap acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022, yang diadakan secara virtual, Senin (7/2/2022).

Baca Juga

Erick Thohir: Disrupsi Digital Hadirkan Peluang Erick Thohir: BUMN Dukung Kemandirian Bangsa Lewat Transformasi Digital Kasus Omicron Meningkat, Harga Emas Merangkak Naik

Kiai Ma'ruf menjelaskan, ini dikarenakan sejalan peningkatan transaksi digital, aliran modal world pun diproyeksikan dapat terus masuk. Indonesia dapat menjadi target investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.

Ia mengungkap, ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara terhadap tahun 2025 dengan nilai capai Rp1.700 triliun. Selain itu, terdapat kurang lebih 21 juta pembeli digital baru selama pandemi, sejak awal 2020 sampai pertengahan 2021. Akumulasi nilai pembelian pengguna internet di Indonesia termasuk naik dua digit sebesar 49 persen, berasal dari 47 miliar dolar ASbdiperkirakan menembus 70 miliar dolar AS di akhir 2021 https://www.alkisahnews.com/ .

"Indonesia kudu miliki posisi tawar yang kuat, dan mampu mengambil alih manfaat-manfaat alih teknologi dan inovasi," kata Wapres.

Selain itu, Indonesia termasuk kudu berdikari secara digital, supaya roda ekonomi digital mampu menjangkau pelaku usaha besar sampai mikro dan kecil.

Karena itu, kemandirian digital atau kedaulatan digital haruslah menjadi suatu gerakan dan kesadaran dengan segenap elemen bangsa. Namun, kata Kiai Ma'ruf, kemandirian digital ini tidak kudu diambil kesimpulan secara saklek dan kaku.

Indonesia kudu mampu membangun kemandirian secara relatif di hadapan kekuatan-kekuatan platform digital global, yang bahkan tidak menutup mungkin di jaman depan nampak teknologi dan tempat baru yang belum terbayangkan waktu ini.

Di satu sisi, Pemerintah menghendaki mengembangkan segi positif digitalisasi, layaknya pemberdayaan ekonomi, kemajuan ekonomi kreatif dan UMKM, serta memberi area bagi inovasi digital karya anak bangsa.

"Di segi lain, kami menghendaki tetap memelihara iklim demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui regulasi-regulasi yang menyesuaikan segi-segi digitalisasi. Oleh dikarenakan itu, pengaturan secara seimbang kudu diimplementasikan. Tendensi overregulation kudu dihindari dalam perihal ini," katanya.